Iklan Produk

Thursday, December 26, 2013

Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan Publik yang menjadi fokus studi displin ilmu Administrasi Publik di Indonesia. berbagai tuntutan pelayanan publik sebagai tanda ketidakpuasan mereka sehari-hari bahwa pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat terus mengalami pembaharuan, baik dari
sisi paradigma maupun format pelayanan seiring dengan meningkatkanya kebutuhan masyarakat. meskipun demikian, pembaharuan dilihat dari sisi tersebut belumlah memuaskan, bahkan masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang tidak berdaya dan termarginalkan dalam kerangka pelayanan publik.

Pelayanan publik diartikan, pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan Publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, misalnya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, fasilitas umum dan lain-lain.

SEJARAH ILMU PEMERINTAHAN

Indonesia di awali dengan Bestuurskunde kemudian Bestuurtenschappen di Belanda menurut G.A. VAN POELJE dalam bukunya pengantar Ilmu Pemerintaha (1979) mulai tahun kuliah pertama sekali pada tahun (1928-1929) yang di ajarkan adalah Jurusan Ekonomi Kenegaraan kemudian menjadi Ilmu Pemerintahan dengan tujuan supaya ilmu baru ini lebih disesuaikan dengan mereka yang bekerja pada dinas umum.

pada tanggal 25 Januari 1928 gugusan luar biasa dilantik dengan demikian maka pengakuan Ilmu Pemerintahan yang diajarkan pada pengajaran perguruan tinggi di Belanda menjadi suatu kenyataan selama 1928-1929 selama selang waktu itu maka memunculkan dua orang otorir pemerintahan yang di promosikan oleh DR. R.E. BOREND dan DR.F. BRECDSVELT.

dimasa itu Ilmu Pemerintahan sebagai struktur SupraIlmu-Ilmu Pemerintahan yang berkaitan dengan ekonomi perusahaan. uraian diatas kemudian disusul dengan adanya pengajaran Ilmu Pemerintahan pada kursus dan Bestuur Academic Pamong Praja di zaman Belanda. Paradigma Ilmu Pemerintahan di Lingkungan Universitas Gadjah Mada pertama kali di ajarkan pada tahun 80-an yaitu dengan struktur sebagai berikut :



BUDAYA POLITIK

BUDAYA POLITIK DAN STRUKTUR POLITIK

Budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik.
Budaya politik dilihat dari perilaku politik masyarakat antara mendukung atau antipolitik/golput yang perilaku itu dapat mempengaruhi opini publik.
Tipe Budaya Politik :
  1. Budaya Politik Parokial yaitu budaya politik yang terbatas pada wilayah tertentu bahkan masyarakat belum memiliki kesadaran berpolitik, sekalipun ada menyerahkan kepada pemimpin lokal seperti suku.
  2. Budaya Politik Kuala yaitu masyarakat sudah memiliki kesadaran terhadap sistem politik namun tidak berdaya dan tidak mampu berpartisipasi sehingga hanya melihat outputnya tanpa bisa memberikan input.
  3. Budaya Politik Partisipan yaitu budaya dimana masyarakat sangat aktif dalam kehidupan politik
  4. Budaya Politik Campuran yaitu disetiap bangsa memiliki kebudayaan yang berbeda yaitu aday yang bersifat heterogen dan ada yang bersifat homogen.

Tuesday, November 6, 2012

PENGERTIAN WIRASWASTA DAN WIRAUSAHA

WANITA WIRAUSAHA

Faktor yang menunjang wanita wirausaha
  • Naluri kewanitaan yang lebih lembut
  • Mendidik anggota keluarga agar lebih berhasil dikemudian hari
  • Faktor adat istiadat
  • Lingkungan kebutuhan hidup
  • Majunya pendidikan wanita
Karakter Wirausaha 
  • Memiliki disiplin yang tinggi
  • Selalu mawas diri terhadap tujuan yang hendak dicapai
  • Selalu mendengarkan rasa Integritasnya
  • Sopan pada orang lain
  • Mau belajar untuk mencapai tujuan
  • Mau belajar dari keselahan
  • Selalu mencari peluang baru
  • Senang menghadapi resiko
Faktor yang menghambat wanita wirausaha
  • Faktor kewanitaan
  • Faktor sosial budaya, adat istiadat dan lingkungan tempat tinggal
  • Faktor emosional
  • Sifat pandai, cermat, cekatan
Kegagalan yang dihadapi bisnis kecil
  • Kurangnya menguasai manajemen
  • Kurangnya pengalaman dalam industri
  • Kurangnya modal
  • Pembuka bisnis kurang matang
  • Kurang jelas dalam menetapkan tujuan
  • Tidak berhasil menarik investor
  • Pertumbuhan tidak terkendali
  • Lokasi kurang cocok

Wednesday, July 25, 2012

Problematika Diskriminasi

Diskrimiasi adalah satiap tindakan yang melakukan pembedaan terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan ras, agama, suku, etnis, kelompok, golongan, status, dan kelas sosial-ekonomi, jenis kelamin, kondisi fisik tubuh, usia, orientasi seksual, pandangan ideologi dan politik, serta batas negara, dan kebangsaan seseorang.

tuntutan atas kesamaan hak bagi setiap manusia didasarkan pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang sifatnya universal tanpa pengecualian, tidak dapat dipisahkan, dan saling tergantung. maka dibuatlah instrumen hukum yang mengatur HAM pada dasarnya menunjukkan bahwa diskriminasi telah terjadi menjadi sebuah realias yang problematika sehingga menimbulkan :
  • Komunitas Internasional telah mengakui bahwa diskriminasi masih terjadi di berbagai belahan dunia.
  • Prinsip Nondiskriminasi harus mengawali kesepakatan antar bangsa untuk dapat hidup dalam kebebasan, keadilan dan perdamian.
ada beberapa faktor penyebab diskriminasi yaitu :
  1. persaingan yang semakin ketat dalam bidang ekonomi. maka timbul kesenjangan antara kelompok pendatang dan kaum pribumi, yang kerap kali menjadi awal pemicu terjadinya diskriminasi.
  2. tekanan dan itimidasi biasanya dilakukan oleh kelompok yang dominan terhadap kelompok atau golongan yang lebih lemah. pendapat Aristoteles membagi masyarkat dalam suatu negara menjadi tiga kelompok yaitu ( kaya, miskin dan berada di tengahnya). kelompok kaya yaitu para bangsawan dan tuan tanah biasanya melakukan intimidasi dan tekakan sehingga mendiskriminasi orang-orang miskin.
  3. ketidakberdayaan golongan miskin akan intimidasi yang mereka dapatkan membuat mereka terus terpuruk dan menjadi korban diskriminasi.
Problematika lainnya yang timbul dan terus diwaspadai adalah adanya disintegrasi bangsa yaitu :

1. Kegagalan Kepemimpinan
Integrasi bangsa adalah landasan bagi tegaknya sebuah negara modern. Keutuhan wilayah negara amat ditentukan oleh kemampuan para pemimpin dan masyarakat warga negara memelihara komitmen kebersamaan sebagai suatu bangsa.

2.  Krisis Ekonomi yang akut dan berlangsung lama
Krisis di sektor ini selalu merupakan amat signifikan dalam mengawali lahirnya krisis yang lain (politik pemerintah, hukum dan sosial)

3. Krisis Politik
Krisis Politik merupakan perpecahan elite ditingkat nasioanal, sehingga menyulitkan lahinya kebijakan utuh dalam mengatasi krisis ekonomi.

4. Krisis Sosial
krisis sosial dimulai dari adanya disharmnisasi dab muara pada meletusnya konflik kekerasan di antara kelompok-kelompok masyarakat (suku, agama, ras)

5. Demoralisasi tentara dan polisi
demoralisasi tentara dan polisi dalam bentuk pusupunya keyakinan mereka atas mekna pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai bhayangkari negara. demoralisasi itu, pada kadar yang rendah dipengaruhi oleh merosotnya nelai gaji yang mereka terima akibat krisis ekonomi.

6. Intervensi Pihak Asing
yang bertujuan memecah belah, seraya mengambil keuntungan dari perpecahan itu melalui dominasi pengaruhnya terhadap kebijakan politik dan ekonomi negara-negara baru pasca disintegrasi. Intervensi ini mulai dari provokasi terhadap kelompok-kelompok yang berkonflik.

Fungsi Manajemen

macam-macam fungsi manajemen menurut para ahli :

Dalton E. Mc Farland (1959: 42) mengatakan bahwa fungsi manajemen ada 3 yang disingkat dengan akronim POCO, yaitu :
  1. Planning (perencanaan)
  2. Organizing (pengorganisasian)
  3. Controlling (pengawasan)
Newman (1963: 4) mengatakan bahwa fungsi manajemen ada 5 yang disingkat dengan akronim POASCO, yaitu :
  1. Planning (perencanaan)
  2. Organizing (pengorganisasian)
  3. Assembling resources (pengumpulan sumber daya)
  4. Supervising (pengendalian kerja)
  5. Controlling (pengawasan)
Koontz dan O'Donnel (1968:70) mengatakan bahwa fungsi manajemen ada 5 fungsi dengan akronim POSDICO, yaitu :
  1. Planning (perencanaan)
  2. Organizing (pengorganisasian)
  3. Staffing (penyusunan kerja)
  4. Directing (pengarahan kerja)
  5. Controlling (pengawasan)
Gullick (1937:13) mengatakan bahwa fungsi manajemen ada 7 yang disingkat dengan akronim POSDCORB, yaitu ;
  1. Planning (perencanaan)
  2. Organizing (pengorganisasian)
  3. Staffing (penyusun pegawai)
  4. Directing (pengarahan)
  5. Coordinating (pengkoordinasian)
  6. Reporting (pelaporan)
  7. Budgetting (anggaran)
Terry (1969:121) mengatakan bahwa fungsi manajemen ada 4 yang disingkat dengan akronim POAC, yaitu;
  1. Planning (perencanaan)
  2. Organizing (pengorganisasian)
  3. Actuating (pengerakkan)
  4. Controlling (pengawasan)
Gibson et.al (1992:35) mengatakan bahwa fungsi manajemen ada 3 yang disingkat dengan akronim POC, yaitu :
  1. Planning (perencanaan)
  2. Organizing (pengorganisasian)
  3. Controlling (pengendalian).

Saturday, July 21, 2012

Menghambat Integrasi Nasionl

Proses Integrasi Nasional pada masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk memiliki permasalahan yang cukup berat. Ada banyak hal yang nampak menghambat proses pengintegrasian masyarakat Indonesia, antara lain seperti yang dijelaskan oleh Alfin secara rinci, yaitu :
  • Soal Pertentangan Ideologi
  • Soal Multipartai
  • Soal Perbedaan Suku dan Aliran
  • Soal Kesenjangan Sosial dan Ekonomi
  • Soal Hubungan Pusat dan Daearah
  • Soal Minoritas dan Mayoritas
  • Soal Pribumi dan non Pribumi
  • Soal Pertikainan Politik
  • Soal Hubungan kaum elit dan rakyat jelata
  • dll
R. William Liddle melihat permasalahn yang menghambat integrasi nasional di dalam suatu masyarakat majemuk mencakup dalam dua dimensi, yaitu:

Dimensi Horizontal yaitu berupa masalah perbedaan suku, ras, agama, dll
Dimensi Vertikal yaitu muncul jurang pemisah antara golongan elit dan pribumi.