Makalah Manajemen dan Administrasi

Klasifkasi fungsi pokok Administrasi dan Manjemen.
Berbagai pakar ilmu administrasi dan manajemen mengemukakan fungsi –fungsi administrasi dan manajemen secara berbeda, baik mengenai istilah yang dipakai maupun jumlah fungsi yang temasuk klasifikasi fungsi –fungsiadminstrasi dan manajemen yang dikemukakan oleh beberapa pakar,antara lain :

1.Henry Fayol (Siagian,1994:103), mengemukakan bahwa fungsi –fungsi administrasi dan manajemen adalah :
a.    Planing
b.    Organizing
c.    Commanding
d.    Koordinating
e.    Controlling


2.Harold Koontz&Crril O’donnell
a.    Planing
b.    Organizing
c.    Staffing
d.    Directing
e.    Controlling


3.George R. Terry
a.    Planing
b.    Organizing
c.    Actuating
d.    Controlling
http://cybercounselingstain.bigforumpro.com/t106-fungsi-administrasi





FUNGSI-FUNGSI ADMINISTRASI PUBLIK
Posted on 25 Mei 2009 by Fuad Al-Bahsein
Nigro & Nigro (1992) mengemukakan bahwa mengenai fungsi-fungsi administrasi publik dapat dilihat dari fungsi-fungsi administrasi yang dikemukakan oleh Fayol yaitu Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, dan Controlling. Selain dari itu, Nigro & Nigro juga mengemukakan bahwa fungsi-fungsi Administrasi Publik dapat dilihat dari pendapat Gulick tentang adanya 7 fungsi administrative yang terkenal dengan akronim POSDCORB, yaitu :
1. Planning (Perencanaan), yaitu mengembangkan adanya garis-garis besar kegiatan yang dilakukan dan mengembangkan metode-metode pelaksanaannya untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Organizing (Pengorganisasian), yaitu mengembangkan struktur formal dari wewenang berdasarkan pengelompokan-pengelompokan kerja (misalnya departemen, biro, dinas, dll) yang perlu dikoordinasikan.
3. Staffing yang meliputi keseluruhan fungsi kepegawaian : merekrut dan melatih staff serta memelihara kondisi-kondisi kerja yang menyenangkan.
4. Directing (Pengarahan) yang meliputi tugas memimpin organisasi dengan membuat keputusan-keputusan dan mengimplementasikan-nya melalui kebijakan-kebijakan prosedur.
5. Coordinating (Pengkoordinasian) yang meliputi tugas-tugas meng-integrasikan dan menyelaraskan berbagai macam unit (bagian) yang saling berkaitan.
6. Reporting (Pelaporan) yang merupakan proses dan teknik untuk memberikan informasi tentang pekerjaan yang telah dan sedang dilaksanakan (misalnya koleksi data dan manajemen informasi).
7. Budgeting (penganggaran) yang meliputi tugas-tugas perencanaan fiscal, accounting, dan pengendalian.

A.  KLASIFIKASI POKOK FUNGSI-FUNGSI ADMINISTRASI dan  MANAJEMEN
Pada dasarnya keseluruhan fungsi-fungsi administrasi dan manajemen dapat dibagi menjadi dua klasifikasi utama, yaitu :
1.   Fungsi Organik
Yang dimaksud fungsi organik adalah semua fungsi yang mutlak harus dijalankan oleh administrasi dan manajemen. Ketidakmampuan untuk menjalankan untuk menjalankan fungsi-fungsi itu akan mengakibatkan lambat atau cepat matinya organisasi.
2.   Fungsi Pelengkap
Yang dimaksud dengan fungsi pelengkap yaitu semua fungsi yang meskipun tidak mutlak dijalankan oleh organisasi, sebaiknya dilaksanakan juga dengan baik karena pelaksanaan fungsi-fungsi itu akan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, memperlancar usaha pencapaian tujuan dengan efisiensi, ekonomis, dan efektif.

Fungsi-Fungsi Administrasi dan Manajemen
Filed under: Uncategorized by purwantiw — Leave a comment
April 15, 2011
FUNGSI-FUNGSI DAN ADMINISTRASI MANAJEMEN
 Pada dasarnya administrasi berfungsi untuk menentukan tujuan organisasi dan merumuskan kebijakan umum, sedangkan manajemen berfungsi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijakan umum yang telah dirumuskan. Hal ini berarti bahwa administrasi dan manajemen tidak menjalankan sendiri kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional, karena kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional itu dilaksanakan oleh kelompok pelaksana.
Dalam proses pelaksanaannya, administrasi dan manajemen mempunyai tugas-tugas tertentu yang harus dilaksanakan sendiri. Tugas-tugas itulah yang biasa disebut sebagai fungsi-fungsi administrasi dan manajemen.
Ada empat faktor yang menyebabkan timbulnya perbedaan-perbedaan yang tidak fundamental. Faktor-faktor tersebut ialah :
1.    Kondisi masyarakat serta taraf kemajuannya dalam suasana para sarjana tertentu menulis;
2.    Filsafat hidup yang dianut oleh sarjana yang bersangkutan;
3.    Latar belakang pendidikannya;
4.    Perkembangan ilmu itu sendiri.
Karena adanya pengertian-pengertian pendapat itu tidak perlu diinterpretasikan sebagai tidak adanya kesatuan pola pikir. Tidak pula dapat diinterpretasikan sebagai faktor penghalang kea rah perkembangan yang lebih pesat dari ilmu pengetahuan.
A.  KLASIFIKASI POKOK FUNGSI-FUNGSI ADMINISTRASI dan  MANAJEMEN
Pada dasarnya keseluruhan fungsi-fungsi administrasi dan manajemen dapat dibagi menjadi dua klasifikasi utama, yaitu :
1.   Fungsi Organik
Yang dimaksud fungsi organik adalah semua fungsi yang mutlak harus dijalankan oleh administrasi dan manajemen. Ketidakmampuan untuk menjalankan untuk menjalankan fungsi-fungsi itu akan mengakibatkan lambat atau cepat matinya organisasi.
2.   Fungsi Pelengkap
Yang dimaksud dengan fungsi pelengkap yaitu semua fungsi yang meskipun tidak mutlak dijalankan oleh organisasi, sebaiknya dilaksanakan juga dengan baik karena pelaksanaan fungsi-fungsi itu akan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, memperlancar usaha pencapaian tujuan dengan efisiensi, ekonomis, dan efektif.
B.  Beberapa Contoh Teori Fungsi-Fungsi Administrasi dan Manajemen
Di bawah ini diberikan beberapa contoh dari berbagai teori yang telah dikemukakan.
1.    Henry Fayol, merupakan seorang ahli yang pertama kali menulis tentang teori administrasi dan manajemen dalam bukunya yang berjudul General and Industrial Management. Fayol mengatakan bahwa fungsi administrasi dan manajemen itu ialah:
1.    planning (perencanaan),
2.    organizing (pengorganisasian),
3.    commanding (pemberian komando),
4.    coordinating (pengkoordinasian), dan
5.    controlling (pengawasan).
Fungsi terpenting dari rangkaian fungsi-fungsi administrasi dan manajemen di atas adalah fungsi commanding. Istilah commanding dapat dipahami dan dibenarkan pada saat itu karena kondisi masyarakat Perancis yang pada waktu itu memang militeristik, serta ilmu administrasi dan manajemen pada waktu itu masih bersifat embrional.
1.    Luther M. Gullick, sarjana yang dalam karyanya Papers on the Science of Administration, mengatakan bahwa fungsi-fungsi organik administrasi dan manajemen adalah:
1.    planning (perencanaan),
2.    organizing (pengorganisasian),
3.    staffing (pengadaan tenaga kerja),
4.    directing (pemberian bimbingan),
5.    coordinating (pengkoordinasian),
6.    reporting (pelaporan), dan
7.    budgeting (penganggaran).
Lebih dikenal dengan akronim “POSDCORB”. Rangkaian fungsi yang terpenting ialah fungsi directing sebagai konsep yang lebih “lunak” dari commanding. Jika dihubungkan dengan kondisi masyarakat di Amerika dan perkembangan ilmu administrasi yang telah semakin berkembang, dengan mudah dapat dipahami penggunaan istilah yang lebih lunak itu. Gullick menulis karyanya pada tahun 1930 pada waktu pengetahuan orang tentang administrasi telah lebih meningkat.
1.    John D. Miller, dalam bukunya yang berjudul Management in  the Public Service mengklasifikasikan fungsi organic administrasi dan manajemen hanya dua golongan, yaitu directing dan facilitating. Karya Millet sesuai dengan filsafat hidup yang dianutnya, ia memandang pemberian bimbingan kepada bawahan sebagai fungsi mahapenting bagi seorang pejabat pimpinan.
2.    Harold Koonts dan Cyrill O’Donnel dalam buku mereka yang berjudul Principles of Management, penekanan analisis dalam buku tersebut adalah manajemen merupakan proses. Mereka juga berpendapat bahwa dengan approachitu, klasifikasi yang mereka buat itulah bagi mereka yang paling tepat. Klasifikasi fungsi-fungsi manajemen yang  mereka berikan ialah:
1.    planning (perencanaan),
2.    organizing (pengorganisasian),
3.    staffing (pengadaan tenaga kerja),
4.    directing (pemberian bimbingan), dan
5.    controlling (pengawasan). Fungsi terpenting dalam penggerakan bawahan adalah directing.
1.    George R. Terry dalam bukunya  yang berjudul Principles of Management, Terry mengklasifikaasikan fungsi-fungsi manajemen itu sebagai berikut:
1.    planning (perencanaan),
2.    organizing (pengorganisasian),
3.    actuating (penggerakan), dan
4.    controlling (pengawasan).
Rangkaian fungsi-fungsi tersebut dikenal dengan akronim “POAC”. Terry mempergunakan istilah actuating sebagai fungsi yang menunjukkan proses penggerakan bawahan. Actuating berarti usaha mendapatkan hasil dengan penggerakan orang lain. Istilah ini jauh lebih “lunak” lagi jiak dibandingkan dengan istilah commanding atau directing. “Kelunakan” ini menurut pendapat penulis sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat Amerika yang semakin demokratis serta pengertian para ilmuan yang jauh lebih mendalam lagi tentang pentingnya peranan manusia dalam proses administrasi dan manajemen.
1.    John F. Mee atau Profesor Mee adalah seorang guru besar dalam ilmu manajemen (dalam mata kuliah filsafat manajemen) di Universitas Indiana. Mee mengatakan bahwa fungsi organisasi dan manajemen adalah
1.    planning (perencanaan),
2.    organizing (pengorganisasian),
3.    motivating (pemberian motivasi), dan
4.    controlling (pengawasan).
Inti seluruh teori Mee ialah bahwa seorang manusia yang bekerja pada suatu organisasi melakukan kegiatan-kegiatannya tidak terlepas dari perhitungan-perhitungan pribadi yang akan diperolehnya. Karena itu ia mengatakan bahwa teknik penggerakan bawahan yang paling tepat ialah dengan jalan pelaksanaan dengan baik fungsi motivating yang berarti bahwa pimpinan harus dapat memeberikan motivasi dalam bentuk perangsang kepada bawahan agar bawahan itu mau memberikan yang terbaik pada dirinya -waktunya, bakatnya, keahliannya dan tenaganya- dalam usaha mencapai tujuan organisasi.
Setelah menganalisis berbagai teori mengenai fungsi organik administrasi dan manajemen, kesimpulan pembahasan di atas adalah:
1.    Pada hakikatnya terdapat keseragaman, cara berpikir di kalangan para ahli administrasi dan manajemen. Hal ini terutama terbukti dari adanya tiga fungsi yang disebut oleh semua sarjana yang dijadikan contoh di atas. Fungsi-fungsi itu ialah perencanaan (yang merupakan pengarahan kegiatan-kegiatan organisasi), pengorganisasian (sebagai usaha menciptakan wadah yang sesuai dengan kebutuhan), dan pengawasaan (sebagai usaha mengamati pelaksanaan rencana yang telah dibuat).
2.    Dalam berbagai klasifikasi yang dibuat tidak terdapat perbedaan yang fundamental, hanya perbedaan yang bersifat situasional dan terminologis yang ada.
3.    Ada trends of thought yang seirama di kalangan para ahli tersebut.
4.    Masih ada satu fungsi yang kurang mendapat perhatian para ahli. Fungsi yang terlupakan atau paling sedikit mendapat sorotan itu adalah fungsi organik, karena apabila administrator dan manajer tidak menjalankan fungsi itu akan mengakibatkan matinya organisasi.
Fungsi-fungsi organik administrasi dan manajemen adalah sebagai berikut:
1.    Perencanaan (planning),
2.    Pengorganisasian (organizing),
3.    Pemberian motivasi (motivating),
4.    Pengawasan (controlling), dan
5.    Penilaian (evaluating).
sumber: Siagian, P. Sondang.2008. Filsafat Administrasi Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara

Makalah Kepartaian dan Pemilu

1. Sebutkan Pengertian Parpol & Pemilu
Partai Politik adalah Organisasi yang bertujuan mempengaruhi dan mendapatkan kekuasaan yang dilakukan melalui pemilu.
UU No. 12 / 2003 Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam kerangka pemerintahan NKRI. Sesuai dengan fungsinya sebagai sarana demokrasi, maka pelaksanaan Pemilu memerlukan landasan hukum agar dapat mencapai tujuan dalam memilih, baik wakil rakyat maupun wakil daerah.
Menurut Nohlen pemilu adalah “satu-satunya metode demokratik” untuk memilih wakil rakyat

2. Sebutkan & Jelaskan Fungsi Partai Politik
1. sosialisasi politik
sosialisai politik yang dimaksud adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup bisa melalui sarana formal dan informal yang didapatkan melalui pertemuan, keluar dan dalam kehudupan masyarakat. Sosialisai dalam masyarakat ada dua yaitu pendidikan politik (ada dialog) dan indoktrinasi politik (satu arah)
2. rekruitmen politik
seleksi pengangkatan seseorang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya untuk pemerintahan.
3. partisipasi politik
kegiatan warga negar adalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini bisa mendukung dan menentang.
4. pemadu kepentingan
terdapat sejumklah kepentingan yang berbeda di masyarakat dan masing-masing ingin kepentingannya di wujudkan dan didahulukan, dlam hal ini partai politik berfungsi untuk mengagregasi kepentingan yang ada dimasyrakat. Maka dalam sistem politik yang totalite maka keberadaan partai tidak diperlukan karena ada keinginan dan kepentingan yang seragam.
5. komunikasi politik
partai politik berfungsi untuk mengkomunikasikan program, kebijakan, aspirasi yang berawal dari pemerintah dan juga masyarakat ke pemerintah (dengan bahasa yang dimengerti oleh masyarakat)
6. pengendalian konflik
partai hadir ditengah masyarakat, partai semestinya menjadi pengendali dan memberikan solusi ketika terjadi konflik ditengah masyarakat.

3. Sebutkan & Jelaskan Sistem Kepartian
1. sistem partai tunggal
   Suasana kepartaian dinamakan non kompetitif karena semua partai harus menerima pimpinan dari partai yang dominan dan tidak dibenarkan bersaing dengan partai berkuasa. Partai tunggal serta organisasi yang bernaung dibawahnya befungsi sebagai pembimbing dan penggerak masyarakat dan menekankan perpaduan dari kepentingan parati dengan kepentingan rakyat secara menyeluruh.
2. sistem dwi partai
  Sistem ini jelas dibagi dalam partai yang berkuasa (menang dalam pemilu) dan parati oposisi yang kalah jelas akan tanggung jawab mengenai pelaksanaan kebijakan umum. Dalam sistem ini partai yang kalah berperan sebagai pengawas terhadap kebijkan pemerintah. Serta harus mendaat dukungan dari parlemen setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah maka partai oposisi juga dapat memberikan dukungan atau tidak memberi dukungan kepada kebijakan pemerintah bila hal itu dinggap merugikan masyarakat banyak dan negara.
3. sistem multi partai
    Melihat kondisi setiap negara maka indonesia menganut sistem multi parati dilihat dari masyarakat yang bersifat heterogen dan juga termasuk negara kepulauan yang memiliki pluralisme yang jauh berbeda namun satu dalam kesatuan bangsa Indonesia. Maka untuk memudahkan keterwakilan setiap aspirasi masyarakat dengan memilih wakilnya (DPR) melalui partai politik dan eksekutif melalui partai politik.

4. Jelaskan Sistem Proporsional Dan Sistem Distrik
PERWAKILAN BERIMBANG
Gagasan pokok sistem perwakilan berimbang (proporsional representation atau yang sering disebut multi- member constituency) ialah bahwa jumlah kursi parlemen yang diperoleh suatu golongan atau partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya dalam masyarakat.
sistem proporsional dapat dilakukan dengan bervariasi seperti hare system dan list system.

Hare system, dimana pemilih diberi kesempatan untuk memilih pilihan pertama, kedua dan seterusnya, dari distrik pemilih yangbersangkutan. jumlah imbangan suara yang diperlukan untuk pemilih ditentukan dan segera jumlah keutamaan pertma dipenuhi dan apabila ada sisa suara, maka kelebihan ini dapat dipindahkan kepada calon berikutnya dan seterusnya.
List system, pemilih diminta memilih diantara daftar calon yang berisi sebanyak mungkin nama-nama wakil rakyat yang akan dipilih dalam pemilihan umum.

Kelebihan sistem pemilu proporsional:
1.    dari aspek perwakilan politik, untuk sistem ini terdapat lebih dari satu wakil dalam setiap daerah pemilihan
2.    demokratis karena setiap suara dihitung dan suara yang hilang terbatas
3.    sistem ini dianggap representatip karena jumlah suara partai diparlemen sesuai dengan suara yang diperolehnya dari masyarakat dalam pemilu.
4.    sistem proporsional mengarah pada terbentuknya pmerintahan koalesi
5.    masyarakat heterogen lebih tertarik pada sistem ini oleh karena dianggap mewakili setiap golongan.
6.    wakil rakyat yang dipilih melalui sistem ini diharapkan lebih ceenderung untuk mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan daerahnya.

Kelemahanan sistem pemilu proporsional
1.    pemilih tidak memiliki-atau hampir tidak memiliki-pengarih atas penetapan kandidat, mereka tidak turut menentukan siapa wakil mereka.
2.    memberikan kedudukan kuat pada pimpinan parai untuk menentukan wakilnya di parlemen merlalui stelsel daftar (list system)
3.    daftar calon partai tidak menjamin keterwakilan kelompok masyarakat tradisional yang memang kurang terwakili, partai berupaya membuat daftra calon yang sosiodemograds yang homogen.
4.    sistem ini mempermudah fragmentasi partrai dan timbulnya partai-partai baru.
5.    banyak partai mempersukar terbentuknya pemerintahan yang stabil, oleh karena harus mendasarkan diri pada koalesi dari dua partai atau lebih.

Catatan tambahan:
Sistem proporsional yang mendasrkan jumlah di Badan Perwakilan Rakyat ang dibagi-bagikan kepada partai politik, sesuai dngan imbangan jumlah penduduik yang ada pada suatu daerah pemilihan, maka daerah duiluar pulau jkawa akan terwakili oleh wakil-wakil yang jumlahnya sedikit dari pada dipulau jawa. yang bisa jadi dalam membuat keputusan-ke[putusan akan lebih banyak berdasarkan pertimbangan dari asal dan cara berpikir dari mana seorang anggota dewan berasal.

SISTEM DISTRIK

Distrik adalah wilayah geografis suatu negara yang batas-batasnya melalui suatu pembangian untuk tujuan pemilihan umum. dengan demikian luas sebuah distrik dapat sama besar dengan besar wilayah administrasi pemerintahan dan dapat pula berbeda. yang dimasksud dengan besar distrik adalah berapa banyak anggota badan perwakilan yang akan dipilih dalam satu distrik pemilihan besarna distrik bukabn berarti jumlah pemilih yang ada dalam distrik tersebut. berdasrkan defenisi tersebut maka kita dapatmembedakan distrik menjadi distrik beranggota tunggal (single member distric) dan dstrik beraanggota banyak (multi member district).
Sistem distrik disebutr juga dengan sistem pemilihan mayoritas atau singkle member constituency, sistempemilihan dimana suatu negara dibagi-bagi dalam suatu distrik yang jumlahnya sama dengan wakil diparlemen.
Kelebihan sistem distrik:
1.    distrik wilayahnya lebih kecil, maka pemilih dapat meneganli calon-calon wakil rakyat yang akan dipilih didistrinya. terpilih sesorang karena kepopulerannya dan pengorbanan dan perjuangan terhadap masyarakat.
2.    kandidat tidak terlalu tergantung kepada pimpinan partai, dan oleh karena itu lebih bebas dalam mengambil keputusan, karena tidak perlu masuk dalam daftar calon partai
3.    para pemilih dapat melihat dan menilai penawaran yang diberikan kandidat dalam satu distrik pemilihan.
4.    lebih mudah bagi satu partai untuk mayoritas dalam parlemen, sehingga tidak perlu koalesi dengan partai lain.
5.    kecenderungan untuk integrasi partai lebih besar dan fragmentasi partai dan untuk mendirikan partai baru lebih tebendung, dan menciptakan kearah penyederhanaan partai.
6.    mempermudah stabilitas politik
7.    organisasi dalam penyelenggraan pemilu ini lebih sedrhana, tidak perlu memakai banyak orang dalam kepanitiaan dan biaya yang lebih murah.
8.    sederhana dan mudah dilaksanakan.

Kelemahan pemilu distrik.
1.    ada ”distorsi” sehingga partai yang menang akan memperoleh kursi lebih banyak dari persentasi suara yang diperolehnya dari masyarakat, sehingga menjadi ”over represente” seperti partai korservatif (margaret Thatcher ) hanya memperoleh suara 42 persen dari jumlah suara dalam masyarakat (berarti 58 persen memilih partai lain). akan tetapi berhasil menang dibanyak distrik sebagai pemenang tungga, maka partai tersebut memperoleh kursi 375 atau 57 persen dari total kursi diparlemen
2.    distorsi kurang menguntungkan partai kecil dan golongan minoritas, persentasi kursdi lebih kecil dari persentasi suara sehingga ”under represented” partai liberal dan partai sosial demokrat (aiansi) hanya memperoleh 22 kursi atau 3 persen dari jumlah kursi padahal memperoleh suara 22 persen dari jumlah suara masyarakat.
3.    sistem ini kurang representatif darri partai yang ada dalam lingkungan distriknya.
4.    wakil-wakil lebih mementingkan daerahnya daripada kepentingan nasional
5.    ketidaktergatungan wakil terhadap pimpinan partai tidak hanya sebagai keuntungan tapi juga bisa meimbulkan efek negatif, bisa saja untuk deal dengan pemerintah seseorang bisa membuat keputusan diluar partau dan bisa dibeli oleh pemerintah.
6.    kerugian karena susunan parlemen tidak selalu mewakili pendapat atau kepentingan rakyat
7.    bahwa sistem ini dianggpa kurang mengakomodasi berbagai kelompok dalam suatu masyarakat yang heterogen dan pluralis sifatnya.
Catatan tambahan:
sistem ini akanmerugikan masyarakay yang [padat penduduknya karena jumlah penduduk yang padat, akan diwakili oleh wakil-wakil yang jumlahnya sedikit, karena itu pada wakil yang bersal dari yangjumlah penduduknya padat akan susah untuk menyalurkan aspirasi karena terdapat aspirasi yang beragam dan susah untuk diakomodasi.


SISTEM CAMPURAN
adalah sistem yang mengobinasikan antara distrik dan perwakilan berimbang
salah satu negara yang menggunkan sistem pemilu campuran adalah Jerman.
 pemilihan anggora parlemen Jerman (Bundestag) dilakukan dengan sistem proporsional yang besifat personal artinya ada perpaduan anatar unsur distrik dan unsur proporsional.
 unsur distrik terlihat pada sistem pemilihan calon secara langsung. dimana 328 kursi di Bundestag disipakan untukkandidat-kandidat yang dipilih secara langsung didalam setiap distrik, sedangklan 328 kursi yang tersisa diisi oleh kandidat yangmemperolehmandat dari partai melalui sistem perimbangan.]
 jadi setiap pemilih dijerman mempunyai dua hak suara, suara pertama digunakan untuk memilih salah satu calon dari wilayah pemilihannya menurut sistem mayoritas relatif sehingga calon yang mendapat suara terbanyak akan langsung mendapat mandat langsung untuk mewakili distriknya di Bundestag,
 sedangkanm suara kedua digunakan oleh pemilih untuk menentukan wakil yang memperoleh mandat di Bundestag melalau daftar calon negara bagian (bandesland) yang disusun oleh setiap partai peserta pemilu.

 disrtik diperhitungkan secara proporsional di tingkat nasional untuk mengisi 328 kursi yang dipersiapkan melalui mandat partai, sehingga antara jumlah suara danmandat yang diterima oleh partai yang duduk di Bundestag akan relatif berimbang

Makalah Pembangunan Pariwisata

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang

     Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki kawasan Indonesia menjadikan Indonesia memiliki banyak potensi untuk dikembangkan baik dalam sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, industri dan pariwisata. Selain kekayaan sumber daya alam yang melimpah, unsur keindahan alam, keunikan budaya, peninggalan sejarah, keanekaragaman flora dan fauna serta keramahan penduduk lokal menjadi nilai tambah bagi pengembangan sektor periwisata di Indonesia. Pariwisata dinilai oleh banyak pihak memiliki arti penting sebagai salah satu alternatif pembangunan, terutama bagi negara atau daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya alam. Untuk memaksimumkan dampak positif dari pembagunan pariwisata dan sekaligus menekan serendah mungkin dampak negatif yang ditimbulkan, diperlukan perencanaan yang bersifat menyeluruh dan terpadu.

     Perubahan yang terjadi tidak lepas dari dinamika yang terjadi, baik dilihat dari sisi permintaan (demand side) maupun dari sisi pasokan (supply side) produk-produk wisata dari berbagai negara atau daerah tujuan wisata. Dari sisi permintaan yang diduga mempengaruhi permintaan akan pariwisata ini adalah pendapatan perkapita negara turis. Pariwisata juga mempunyai peran yang sangat potensial dan strategis dalam pembangunan daerah. Pengembangannya dapat berfungsi sebagai pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan sebagai penyeimbang ekonomi daerah (Nurhayati dalam Fandeli, 1995:15). Pengembangan pariwisata harus diikuti dengan memanfaatkan peluang-peluangnya sebagai sumber pendapatan masyarakat setempat dan pendapatan daerah secara keseluruhan.

            Kegiatan dibidang pariwisata merupakan kegiatan yang bersifat kompleks meliputi berbagai sektor dan bentuk kegiatan yang memiliki elemen-elemen yang dinamis berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Berdasarkan hal tersebut, maka pengembangan pariwisata akan mengalami proses perubahan fisik dan sosial. Proses perubahannya terus berlangsung seiring dengan pembangunan sarana prasarana, dan fasilitas lainnya atau dengan kata lain, perencanaan pariwisata dimulai dengan pengembangan pariwisata daerah yang meliputi pembangunan fisik obyek wisata yang dijual berupa fasilitas akomodasi, restauran, fasilitas umum, fasilitas sosial, angkutan wisata, dan perencanaan promosi yang disebut dengan komponen pariwisata (Gunn, 1988: 71).

            Pembangunan kawasan wisata pada dasarnya merupakan pengembangan komponen-komponen pariwisata, yang pada pelaksanaannya diharapkan dapat berjalan secara gradual dan paralel. Komponen tersebut tidak berdiri sendiri dalam mempengaruhi kegiatan pariwisata, tetapi merupakan rangkaian dari berbagai faktor lain seperti kondisi perekonomian, kebijakan pemerintah, potensi yang dimiliki, potensi alam, potensi buatan, ketersediaan sumberdaya manusia tenaga kerja dan tenaga ahli serta koordinasi antara berbagai instansi terkait (Gunn, 1988: 74-76).

            Kegiatan dibidang pariwisata sampai saat ini masih bersifat kompleks-dinamis dan berpeluang sebagai sumber pendapatan dengan diikuti pengembangan kawasan wisata yang mencakup integrasi semua komponennya beserta faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan pariwisata. Komponen pariwisata tersebut, akan menjawab syarat suatu daerah tujuan wisata yang memiliki something to see, something to buy and something to do (Pendit, 1999: 31). Berdasarkan hal tersebut, maka perkembangan pariwisata suatu daerah sangat dipengaruhi oleh tingkat penyediaan komponenkomponen wisata.

            Kegiatan pariwisata juga ada di Sumatera Utara khususnya di Pulau Nias dengan memiliki banyak potensi objek wisata yang cukup menarik seperti alunan ombak yang mencapai ketinggian 2-3 meter, rumah adat, lompat batu, batu megalitikum, pantai, sun set, wisata bahari, adat istiadat dan kebudayaan yang mengundang daya tarik tersendiri bagi pengunjungnya. Salah satu dari potensi tersebut merupakan even internasional, yaitu atraksi selancar yang berlokasi di pantai Lagundri-Sorake Kecamatan Teluk Dalam dan kegiatannya dilaksanakan setiap tahun pada bulan Juni dan Juli.

            Pariwisata di Pulau Nias dapat menjadi salah satu komoditi ekonomi yang menjanjikan dan berprospek apabila dapat didukung oleh penyediaan komponen wisata dalam pengembangannya. Penyediaan komponen wisata yang ada di Pulau Nias masih kurang memadai untuk daerah tujuan wisata, misalnya sarana jalan raya yang sangat memprihatinkan dengan kondisi rusak berat 81 %, rusak ringan 5 %,kondisi sedang 14 %, dan kondisi baik 0 %, dan bahkan ada kawasan yang yang tidak tersentuh oleh jaringan jalan, sehingga wisatawan mengalami kesulitan untuk mencapai obyek-obyek wisata (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias, 2001). Begitu juga akomodasi hotel yang memiliki 38 hotel yang 1 diantaranya termasuk hotel kelas berbintang 1, serta komponen wisata lainnya masih kurang memadai. Dengan demikian, permasalahan pengembangan pariwisata di Pulau Nias disebabkan oleh tingkat penyediaan komponen wisata masih sangat kurang memadai untuk daerah tujuan wisata.

            Untuk menghadapi otonomi daerah sekarang ini, maka masingmasing daerah cenderung menggali potensi-potensi daerahnya untuk dikembangkan. Salah satu diantaranya adalah pembangunan dibidang pariwisata. Pengembangan pariwisata tersebut tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Permasalahan-permasalahan tersebut, berupa unsur-unsur sediaan atu permintaan di daerah tujuan wisata.

            Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu daerah tujuan wisata yang menjadi lokasi penelitian dalam kajian ini adalah Pulau Nias. Pulau Nias memiliki potensi pariwisata yang cukup unik dan menarik untuk dikembangkan berupa: atraksi selancar, bangunan rumah adat, lompat batu, batu megalitikum, pantai pasir putih, sun set, wisata bahari, adat istiadat dan kebudayaan. Potensi tersebut masih belum berkembang karena kurang didukung oleh penyediaan komponen-komponen wisata sebagai prasayarat daerah tujuan wisata. Dengan demikian, maka permasalahan pengembangan pariwisata yang ada di Pulau Nias adalah kurangnya penyediaan komponen-komponen wisata, yaitu: transportasi, atraksi wisata atau obyek wisata, promosi wisata, akomodasi hotel, akomodasi restauran, infrastruktur, dan sarana pelengkap wisata.

            Berdasarkan hal tersebut, maka langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan pengembangan pariwisata di Pulau Nias adalah mengidentifikasi prioritas penyediaan komponen wisata.

1.2     RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas dengan demikian yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan makalah ini adalah :

            Bagaimana strategi pengembangan kawasan pariwisata

1.3     TUJUAN PENULISAN

     Adapun yang menjadi tujuan penulisan makalah ini adalah :

1.      Untuk mengetahui strategi pengembangan kawasan pariwisata 

2.      Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat strategi pengembangan kawasan pariwisata

1.4     MANFAAT PENULISAN

Adapun manfaat yang diharapkan dan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.  Secara praktis, yakni memberikan data dan infor­masi yang berguna bagi semua kalangan teruta­ma mereka yang secara serius mengamati jalan­nya partisipasi masyarakat, serta memberikan masukan bagi masyarakat khususnya di tempat penelitian ini dilaksanakan agar dapat terus me­ningkatkan peran aktifnya dalam membangun daerahnya.

2.   Secara akademis, yakni penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi baik secara lang­sung atau tidak bagi kepustakaan jurusan Ilmu pemerintahan dan bagi kalangan penulis lainya yang tertarik untuk mengeksplorasi kembali kajian tentang model partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan di daerah lain.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1  Pengertian Dinamika Pembangunan Sumber Daya Alam Bidang Pariwisata

A. Pengertian dinamika

            Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dapat menimbulkan perubahan dalam tatanan hidup masyarakat yang bersangkutan.

B. Pengertian Pembangunan

            Dissaynake (1984), mendefinisikan pembangunan sebagai proses perubahan sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dari seluruh atau mayoritas masyarakat tanpa merusak lingkungan alam dan cultural tempat mereka berada dan berusaha melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam usaha ini dan menjadikan mereka penentu dari tujuan mereka sendiri.

Rogers dan Shoemaker (1971), mendefinisikan pembangunan sebagai suatu jenis perubahan sosial, dimana ide-ide baru diperkenalkan pada suatu sistem sosial untuk menghasilkan pendapatan per kapita dan tingkat kehidupan yang lebih tinggi melalui metode produksi yang lebih modern dan organisasi sosial yang lebih baik. Pembangunan adalah modernisasi pada tingkat sistem sosial.

C. Pengertian Pariwisata

Pariwisata merupakan kegiatan yang kompleks, bersifat multi sektoral dan terfragmentasikan karena itu koordinasi antar berbagai sektor terkait melalui proses perencanaan yang tepat sangat penting. Perencanaan juga diharapkan dapat membantu tercapainya kesesuian (match) antara ekspektasi pasar dengan produk wisata yang dikembangkan tanpa harus mengorbankan kepentingan masing-masing pihak.

Pariwisata adalah salah satu jenis industri yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang relative cepat, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan, dan taraf hidup serta menstimulasikan sektor-sektor produksi lainnya.

BAB III

PEMBAHASAN

Pembangunan Nasional Indonesia mencakup pada seluruh bidang kehidupan baik aspek alamiah maupun sosial dengan bertumpu pada pembangunan ekonomi, pemerataan pembangunan dan stabilitas nasional yang dinamis. Di dalam GBHN dilaksanakan pembangunan Nasional bidang pariwisata termasuk dalam sektor pembangunan ekonomi yang sasarannya :

1.      mendayagunaan sumber daya alam dan potensi kepariwisataan nasional yang dapat diandalkan serta memperbesar penerimaan devisa.

2.      memperkenalkan kekayaan. peninggalan seJarah, kekayaan alam seluruh pelosok tanah air.

3.      penyediaan sarana dan prasarana yang didukung oleh partisipasi masyarakat.

Untuk perekembangan pariwisata sejak Pelita I sampai Pelita IV  tergantung kepada politik pemerintah, perasaan ingin tahu, adat ramah tamah, jarak dan waktu. atraksi objek wisata, akomodasi pengangkutan, harga-harga, publisitas dan promosi, dan kesempatan berbelanja. Sedangkan sumber daya alam memegang peranan penting bagi pengembangan pariwisata. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang diketemukan oleh manusia di dalam lingkungannya yang dapat dipergunakan dengan sesuatu cara untuk keuntungan. Sumber daya yang disediakan oleh alam termasuk air yang dapat menghasilkan sumber energi melalui tenaga hidro elektris dapat menjadi sarana pengangkutan dan dapat menyediakan tempat untuk kegiatan pariwisata.

Pariwisata sebagai upaya pelaksanaan pembangunan terutama penunjang pertumbuhan etonomi yang didukung oleh sumber daya alam yang memadai dan harus dikelola dengan manajemen yang baik. Dalam hal ini perlu diamati tentang pemanfaatan sumber daya alam bagi pengembangan pariwisata yaitu unsur-unsur sumber daya alam apa saja yang terkait dalam rangka pengembangan pariwisata. Bidang pariwisata mempunyai peranan penting dalam perekonomian Nasional dan regional, baik sebagai sumber devisa negara maupun sumber lapangan kerja bagi masyarakat kota dan desa memperkenalkan alam dan nilai budaya bangsa. Pariwisata dalam negeri terus dikembangkan dan diarahkan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa serta menanamkan jiwa, semangat dan nilai-nilai luhur bangsa dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan Nasional disamping untuk meningkatkan kegiatan ekonomi.

Untuk ini perlu dikembangkan objek-objek pariwisata serta promosi bagi daerah yang sudah menjadi daerah pariwisata dan daerah yang berpotensi untuk pariwisata tapi belum optimal dikembangkan. Hal ini sesuai dengan yang dicanangkan pemerintah bahwa tahun 1991 adalah tahun kunjungan wisata Indonesia, maka dirasakan perlu untuk mengembangkan daerah-daerah pariwisata sehingga bisa diharapkan kunjungan wisatawan ke Indonesia  meningkat dari sebelumnya.

3.1  PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA DI ERA OTONOMI DAERAH

Jumlah perjalanan wisatawan mancanegara (wisman) di Indonesia pada tahun 2004 mengalami pertumbuhan sebesar 19,1% dibanding tahun 2003. Sedangkan penerimaan devisa mencapai US$ 4,798 miliar, meningkat 18,8% dari penerimaan tahun 2003 sebesar US$ 4,037 miliar. Berdasarkan catatan sementara dari Biro Pusat Statistik, jumlah wisman ke Indonesia pada tahun 2005 berjumlah 5,007 juta atau mengalami penurunan sebesar 5,90%. Penerimaan devisa diperkirakan mencapai US$ 4,526 miliar atau mengalami penurunan sebesar 5,66% dibanding tahun 2004. Namun demikian angka perjalanan wisata di dalam negeri (pariwisata nusantara) tetap menunjukan pertumbuhan yang berarti. Di tahun 2005 diperkirakan terjadi 206,8 juta perjalanan (trips) dengan pelaku sebanyak 109,9 juta orang dan menghasilkan pengeluaran sebesar Rp 86,6 Triliun.

 

Keseluruhan angka tersebut di atas, mencerminkan kemampuan pariwisata dalam meningkatkan pendapatan negara, baik dalam bentuk devisa asing maupun perputaran uang di dalam negeri. Permasalahannya, apakah penerimaan devisa dan perputaran uang tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Oleh sebab itu makalah ini disusun untuk memberikan konsep berpikir (paradigma) baru dalam upaya pengembangan kepariwisataan di Indonesia. Selain itu makalah ini juga mencoba menjelaskan kecenderungan (trend) Global yang terjadi dalam perjalanan pariwisata internasional serta dampaknya terhadap perkembangan kepariwisataan Indonesia di era otonomi daerah pada saat ini.

3.2  PARADIGMA BARU PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

            Pariwisata seringkali dipersepsikan sebagai mesin ekonomi penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi di suatu negara tidak terkecuali di Indonesia. Namun demikian pada prinsipnya pariwisata memiliki spektrum fundamental pembangunan yang lebih luas bagi suatu negara.

Pembangunan kepariwisataan pada dasarnya ditujukan untuk :

a. Persatuan dan Kesatuan Bangsa

            Pariwisata mampu memberikan perasaaan bangga dan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kegiatan perjalanan wisata yang dilakukan oleh penduduknya ke seluruh penjuru negeri. Sehingga dengan banyaknya warganegara yang melakukan kunjungan wisata di wilayah-wilayah selain tempat tinggalnya akan timbul rasa persaudaraan dan pengertian terhadap sistem dan filosofi kehidupan masyarakat yang dikunjungi sehingga akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional.

b. Penghapusan Kemiskinan (Poverty Alleviation)

            Pembangunan pariwisata seharusnya mampu memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah seharusnya memberika manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pariwisata akan mampu memberi kemampuan besar dalam penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang miskin potensi ekonomi lain selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata.

c. Pembangunan Berkesinambungan (Sustainable Development)

            Dengan sifat kegiatan pariwisata yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya dan keramahtamahan pelayanan, sedikit sekali sumberdaya yang habis digunakan untuk menyokong kegiatan ini. Bahkan berdasarkan berbagai contoh pengelolaan kepariwisataan yang baik, kondisi lingkungan alam dan masyarakat di suatu destinasi wisata mengalami peningkatan yang berarti sebagai akibat dari pengembangan keparwiwisataan di daerahnya.

d. Pelestarian Budaya (Culture Preservation)

            Pembangunan kepariwisataan seharusnya mampu kontribusi nyata dalam upaya-upaya pelestarian budaya suatu negara atau daerah yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya negara atau daerah. UNESCO dan UN-WTO dalam resolusi bersama mereka di tahun 2002 telah menyatakan bahwa kegiatan pariwisata merupakan alat utama pelestarian kebudayaan. Dalam konteks tersebut, sudah selayaknya bagi Indonesia untuk menjadikan pembangunan kepariwisataan sebagai pendorong pelestarian kebudayaan di

berbagai daerah.

e. Pemenuhan Kebutuhan Hidup dan Hak Azasi Manusia

            Pariwisata pada masa kini telah menjadi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat modern. Pada beberapa kelompok masyarakat tertentu kegiatan melakukan perjalanan wisata bahkan telah dikaitkan dengan hak azasi manusia khususnya melalui pemberian waktu libur yang lebih panjang dan skema paid holidays.

f. Peningkatan Ekonomi dan Industri

            Pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan seharusnya mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu destinasi pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan di bidang pariwisata akan juga memberikan kesempatan kepada industri lokal untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa. Syarat utama dari hal tersebut di atas adalah kemampuan usaha pariwisata setempat dalam memberikan pelayanan berkelas dunia dengan menggunakan bahan dan produk lokal yang berkualitas.

g. Pengembangan Teknologi

            Dengan semakin kompleks dan tingginya tingkat persaingan dalam mendatangkan wisatawan ke suatu destinasi, kebutuhan akan teknologi tinggi khususnya teknologi industri akan mendorong destinasi pariwisata mengembangkan kemampuan penerapan teknologi terkini mereka. Pada daerah-daerah tersebut akan terjadi pengembangan teknologi maju dan tepat guna yang akan mampu memberikan dukungan bagi kegiatan ekonomi lainnya. Dengan demikian pembangunan kepariwisataan akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintahan di berbagai daerah yang lebih luas dan bersifat fundamental. Kepariwisataan akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan suatu daerah dan terintegrasi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

3.3  KONDISI KEPARIWISATAAN NASIONAL DI ERA OTONOMI DAERAH

            Pada masa lalu pembangunan ekonomi lebih diorientasikan pada kawasan Indonesia bagian barat. Hal ini terlihat lebih berkembangnya pembangunan sarana dan prasarana di kawasan barat Indonesia, dibandingkan dengan yang terdapat di kawasan timur Indonesia. Hal ini juga terlihat dari pembangunan di sektor pariwisata, dimana kawasan Jawa-Bali menjadi kawasan konsentrasi utama pembangunan kepariwisataan. Sementara dilihat dari kecenderungan perubahan pasar global, yang lebih mengutamakan sumber daya alami sebagai destinasi wisata, maka potensi sumber daya alam di kawasan timur Indonesia lebih besar di bandingkan kawasan barat. Kualitas sumber daya alam yang dapat dijadikan daya tarik wisata unggulan di kawasan timur Indonesia, jauh lebih baik dan memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan. Namun demikian tidak secara otomatis kawasan timur Indonesia dapat dikembangkan menjadi kawasan unggulan, karena adanya beberapa masalah mendasar, seperti kelemahan infrastruktur, sumber daya manusia, dan sebagainya.

            Beberapa dampak yang ditimbulkan dari ketidakseimbangan pembangunan di sektor pariwisata adalah:

a.       Pembangunan pariwisata yang tidak merata, khususnya di kawasan timur Indonesia, sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi kawasan Indonesia timur dari sektor pariwisata masih rendah.

b.      Indonesia hanya bertumpu pada satu pintu gerbang utama, yaitu Bali.

c.       Lemahnya perencanaan pariwisata di kawasan timur Indonesia dan kurang termanfaatkannya potensi pariwisata di kawasan tersebut secara optimal.

d.      Rendahnya fasilitas penunjang pariwisata yang terbangun.

e.       Terbatasnya sarana transportasi, termasuk hubungan jalur transportasi yang terbatas.

Dampak yang ditimbulkan dari akibat ketidakseimbangan pembangunan tersebut di atas, sangat terasa pada saat Indonesia mengalami berbagai tragedi kemanusian di Bali dan Jawa tahun 2002 - 2005. Tragedi ini memberikan pelajaran yang sangat mahal bagi Indonesia, dimana pendekatan pembangunan pariwisata yang berorientasi pada pasar mancanegara saja, menjadi tidak mampu menopang kepariwisataan Indonesia. Kedua, pembangunan pariwisata yang bertumpu dan berfokus hanya pada satu pintu gerbang utama membuktikan banyak kelemahan. Ketiga, perlunya diversifikasi aktivitas masyarakat pada satu destinasi pariwisata, sehingga dapat menjadikan alternatif pendapatan. Ketidakseimbangan pembangunan juga berdampak langsung pada ketidakseimbangan investasi yang ada. Investasi pariwisata di kawasan timur Indonesia, terlihat menjadi jauh lebih kecil dibandingkan dengan kawasan barat, karena sarana penunjang bisnis pariwisata skala nasional dan internasional telah tersedia, seperti pelabuhan laut, pelabuhan udara dan lain sebagainya. Para investor lebih memilih kawasan-kawasan yang telah memiliki sarana penunjang, terutama sarana yang mampu menarik pasar untuk berkunjung. Selain pembangunan fasilitas yang tidak seimbang, lemahnya investasi pariwisata di daerah, juga akibat dari lemahnya kebijakan pemerintah daerah di bidang pariwisata. Tidak dapat dipungkiri pula rentannya keamanan di daerah-daerah timur Indonesia, seperti Kabupaten Poso, di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, juga memberikan dampak pada rendahnya investasi pariwisata di kawasan Timur.Ketidakseimbangan pembangunan yang berdampak pada tidak meratanya pembangunan sektor pariwisata di Indonesia, harus dibenahi melalui penciptaan program-program pemerintah yang mendorong dan memfasilitasi terciptanya produk dan usaha pariwisata  lebih besar dikawasan Indonesia timur. Selain itu, belajar dari pengalaman yang diambil dari pembangunan pariwisata yang bertumpu pada satu pintu gerbang,maka sebaiknya pemerintah pusat dan daerah harus mampu mendorong dan mendukung program jangka panjang berupa pengembangan pintu gerbang utama lainnya bagi pariwisata Indonesia.Daerah ini harus strategis baik dilihat dari segi ekonomi, sosial dan politik serta keamanan pengunjung.

Isu strategis pertama dalam masa penerapan otonomi daerah di sektor pariwisata adalah timbulnya persaingan antar daerah, persaingan pariwisata yang bukan mengarah pada peningkatan komplementaritas dan pengkayaan alternatif berwisata. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti:

a. lemahnya pemahaman tentang pariwisata

b. lemahnya kebijakan pariwisata daerah

c. tidak adanya pedoman dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Akibatnya pengembangan pariwisata daerah sejak masa otonomi lebih dilihat secara parsial. Artinya banyak daerah mengembangkan pariwisatanya tanpa melihat, menghubungkan dan bahkan menggabungkan dengan pengembangan daerah tetangganya maupun propinsi/kabupaten/kota terdekat. Bahkan cenderung meningkatkan persaingan antar wilayah, yang pada akhirnya akan berdampak buruk terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Padahal pengembangan pariwisata seharusnya lintas Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota, bahkan tidak tidak lagi mengenal batas karena kemajuan teknologi informasi.

Isu kedua terkait dengan kondisi pengembangan pariwisata Indonesia yang masih bertumpu pada daerah tujuan wisata utama tertentu saja, walaupun daerah-daerah lain diyakini memiliki keragaman potensi kepariwisataan. Hal yang mengemuka dari pemusatan kegiatan pariwisata ini adalah dengan telah terlampauinya daya dukung pengembangan pariwisata di berbagai lokasi, sementara lokasi lainnya tidak berkembang sebagaimana mestinya. Selain itu kekhasan dan keunikan atraksi dan aktivitas wisata yang ditawarkan masih belum menjadi suatu daya tarik bagi kedatangan wisatawan mancanegara, karena produk yang ditawarkan tidak dikemas dengan baik dan menarik seperti yang dilakukan oleh negara-negara pesaing. Salah satu kelemahan produk wisata Indonesia, yang menyebabkan Indonesia kalah bersaing dengan negaranegara tetangga adalah kurangnya diversifikasi produk dan kualitas pelayanan wisata Indonesia. Para pelaku kepariwisataan Indonesia kurang memberikan perhatian yang cukup untuk mengembangkan produkproduk baru yang lebih kompetitif dan sesuai dengan selera pasar.

Isu ketiga berhubungan dengan situasi dan kondisi daerah yang berbeda baik dari potensi wisata alam, ekonomi, adat budaya, mata pencaharian, kependudukan dan lain sebagainya yang menuntut pola pengembangan yang berbeda pula, baik dari segi cara atau metode, prioritas, maupun penyiapannya. Proses penentuan pola pengembangan ini membutuhkan peran aktif dari semua pihak, agar sifatnya integratif, komprehensif dan sinergis.

Isu keempat dapat dilihat dari banyaknya daerah tujuan wisata yang sangat potensial di Indonesia apabila dilihat dari sisi daya tarik alam dan budaya yang dimilikinya. Namun sayangnya belum bisa dijual atau mampu bersaing dengan daerahdaerah tujuan wisata baik di kawasan regional maupun internasional. Hal tersebut semata-mata karena daya tarik yang tersedia belum dikemas secara profesional, rendahnya mutu pelayanan yang diberikan, interpretasi budaya atau alam yang belum memadai, atau karena belum dibangunnya citra (image) yang membuat wisatawan tertarik untuk datang mengunjungi dan lain sebagainya. Memperbanyak variasi produk baru berbasis sumber daya alam, dengan prinsip pelestarian lingkungan dan partisipasi masyarakat, merupakan strategi yang ditempuh untuk meningkatkan pemanfaatan keunikan daerah dan persaingan di tingkat regional. Selain kualitas kemasan dan pelayanan, produk pariwisata berbasis alam harus memberikan pengalaman lebih kepada wisatawan. Selanjutnya, pengemasan produk wisata dan pemasarannya, haruslah memanfaatkan teknologi terkini. Produk-produk wisata yang ditawarkan harus sudah berbasis teknologi informasi, sebagai upaya meningkatkan pelayanan dan sekaligus meningkatkan kemampuan menembus pasar internasional.

Di luar seluruh permasalahan, tantangan dan hambatan yang dimiliki Indonesia dalam pengembangan kepariwisataan, potensi yang dimiliki sebagai penunjang pembangunan kepariwisataan sangat tinggi. Kekayaan alam dengan keanekaragaman jenis atraksi wisata alam kelas dunia masih kita miliki. Atraksi wisata alam berbasis kekayaan alam tersebut meliputi daya tarik ekowisata, bahari, pulau-pulau kecil serta danau dan gunung tersebar di seluruh wilayah dan siap untuk dikembangkan. Kekayaan budaya yang tinggi dan beranekaragam juga menjadi potensi yang sangat tinggi untuk dilestarikan melalui pembangunan kepariwisataan. Pada dasarnya minat utama wisatawan datang ke suatu destinasi pariwisata lebih disebabkan karena daya tarik wisata budaya dengan kekayaan seperti adat istiadat, peninggalan sejarah dan purbakala, kesenian, monumen, upacaraupacara dan peristiwa budaya lainnya. Kemajemukan bangsa Indonesia dengan agama yang beragam menjadi potensi yang sangat besar dalam peningkatan kepariwisataan. Hampir tidak ada negara atau daerah di dunia yang memiliki penduduk yang heterogen dalam kepercayaan mereka. Sementara Indonesia sangat berbeda dan dari satu daerah ke daerah lainnya pengembangan pariwisata relijius merupakan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan di masa datang.

Dengan mengacu pada penjelasan di atas dapat dikemukakan kekuatan, kelemahan dan peluang pembangunan kepariwisataan Indonesia seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Kekuatan	Kelemahan	Peluang
v Kekayaan budaya v Kekayaan daya tarik wisata alam v Keragaman aktivitas wisata yang dapat dilakukan v Kehidupan masyarakat (living culture) yang khas	v  Pengemasan daya tarik wisata v  Kualitas pelayanan wisata v  Infrastruktur yang tak terbangun dengan baik v  Kualitas SDM v  Kondisi keamanan	v  Keramahantamahan penduduk v  Kemajemukan masyarakat v  Jumlah penduduk yang dapat berperan dalam kepariwisataan.

Disamping kondisi tersebut di atas, masih ditemui dilema (paradox) dalam pengembangan industri pariwisata di Indonesia. Sifat paling mendasar dari investasi pada industri pariwisata adalah "High Investment, Not Quick Yield" artinya investasi di bidang pariwisata membutuhkan investasi yang besar dengan tingkat pengembalian yang lama (jangka panjang). Kondisi ini sungguh tidak menarik bagi kebanyakan stakeholders kepariwisataan yang masih memiliki budaya "Instant and Shortcut" dimana mereka lebih menyukai melakukan investasi yang dapat segera memberikan keuntungan. Sehingga para investor tidak tertarik menanamkan modalnya dalam mengembangkan usaha pariwisata. Dalam konteks ini diperlukan integrasi usaha pariwisata (tourism business integration) yang merupakan sinergi pelaku kepariwisataan secara horisontal maupun vertikal dan memberikan keuntungan atau manfaat bagi masingmasing pihak. Oleh karenanya diperlukan bentuk-bentuk insentif yang mampu merangsang timbulnya investasi di bidang kepariwisataan dengan menggunakan manajemen partisipatoris dengan melibatkan seluruh stakeholders baik masyarakat, dunia usaha, lembaga keuangan, pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten maupun Kota), serta pemerintah pusat. Sesuai dengan Rencana Strategis Pembangunan

Kebudayaan dan Kepariwisataan Nasional tahun 2005 – 2009, maka kebijakan dalam pembangunan kepariwisataan nasional diarahkan untuk :

a.       peningkatkan daya saing destinasi, produk dan usaha pariwisata nasional;

b.      peningkatan pangsa pasar pariwisata melalui pemasaran terpadu di dalam maupun di luar negeri;

c.       peningkatan kualitas, pelayanan dan informasi wisata;

d.      pengembangan incentive system usaha dan investasi di bidang pariwisata;

e.       Pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata;

f.       Pengembangan SDM (standarisasi, akreditasi dan sertifikasi kompetensi)

g.      Sinergi multi-stakeholders dalam desain program kepariwisataan

Untuk menanggulangi berbagai permasalahan dan potensi yang telah disebutkan di atas dengan tetap mengacu pada arah kebijakan pembangunan kepariwisataan yang telah disebutkan, perlu dilakukan serangkaian tindakan yang berbasis pada strategi :

a. kebijakan fiscal (Fiscal Policy) dengan jalan memberikan berbagai kebijakan fiskal bagi pengembangan kepariwisataan di berbagai daerah khususnya di kawasan timur Indonesia, seperti tax holiday, pendukungan permodalan, bunga pinjaman yang kompetitif dan sebagainya.

b. kebijakan Investasi (Investment Policy) melalui penerapan peraturan perundangan baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah yang kondusif terhadap pembangunan usaha pariwisata baru maupun pengembangan usaha yang telah ada.

c. Pengembangan Infrastruktur dengan memperbesar aksesibilitas menuju dan dalam destinasi pariwisata melalui pembangunan serta perluasan jaringan jalan, bandara, pelabuhan laut, jaringan telekomunikasi, penyediaan listrik dan air bersih. Ketersediaan infrstruktur yang memadai akan meningkatkan daya saing serta daya tarik dalam penyediaan fasilitas kepariwisataan di suatu daerah tertentu.

d. Pengembangan SDM melalui peningkatan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat lokal guna mengembangkan kompetensi masyarakat dalam penyediaan barang dan jasa kepariwisataan serta pelayanan bagi wisatawan baik mancanegara maupun nusantara.

e. Koordinasi Lintas Sektor mengembangkan kemitraan antara seluruh stakeholders pembangunan kepariwisataan melalui upaya koordinasi, sinkronisasi dan konsolidasi yang melibatkan lembaga swadaya masyarakat, asosiasi/usaha pariwisata,DPR/DPRD, maupun pemerintah.

Seluruh kondisi tersebut di atas memerlukan pendekatan yang ditujukan untuk meningkatkan keunggulan daya saing (competitive advantage) yang dimiliki Indonesia dalam pengembangan kepariwisataan. Michael E. Porter (2004) menyebutkan bahwa competitive advantage membutuhkan faktor-faktor pembangun seperti :

a. Cost Advantages

            Keunggulan atas biaya yang harus dikeluarkan dalam penyediaan produk dan pelayanan wisata merupakan faktor penting dalam membangun keunggulan kompetitif destinasi pariwisata. Di dalamnya bergabung berbagai faktor yang mampu mengembangkan kinerja destinasi seperti perencanaan (desain); pengembangan produk wisata; pemasaran; pelayanan; serta harga. Dalam konteks pemerintahan, keunggulan biaya dapat pula dibantu dengan harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah yang terkait dengan insentif keuangan, penetapan tarif serta skema perpajakan atau retribusi.

b. Differentiation

            Membedakan destinasi dan produk pariwisata merupakan fokus dalam mengembangkan keunggulan komparatif kepariwisataan. Suatu destinasi pariwisata harus mampu menjadi berbeda dengan pesaingnya ketika menghasilkan aksesibilitas, atraksi dan amenitas yang unik dan berharga bagi wisatawan yang datang. Diferensiasi tidak melulu dilakukan dengan hanya menawarkan harga produk dan pelayanan yang lebih rendah.

c. Business Linkages

            Mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan merupakan suatu proses integratif dalam membangun keunggulan kompetitif kepariwisataan. Hubungan yang dibangun bersifat vertikal dan horisontal serta saling terintegrasi satu sama lainnya.

d. Services

            Pelayanan yang konsisten semenjak wisatawan tiba di pintu masuk (entry point), pada saat berada di destinasi pariwisata sampai dengan kepulangannya. Seluruh pihak yang terkait seperti adminsitratur bandara dan pelabuhan, petugas imigrasi, bea cukai dan karantina, supir taksi dan lainnya seyogyanya mampu memberikan pelayanan prima dan baku sehingga meninggalkan kesan yang dalam bagi wisatawan.

e. Infrastructures

            Kondisi prasarana dan sarana pendukung kepariwisataan yang terpelihara dan beroperasi dengan baik juga merupakan faktor penting pembangun keunggulan kompetitif suatu destinasi pariwisata.

f. Technology

            Penggunaan teknologi yang tepat dan mudah digunakan akan mampu memberikan dukungan bagi pelayanan kepada wisatawan yang datang selain mampu juga mendukung proses pengambilan keputusan dalam pengembangan, pengelolaan dan pemasaran destinasi pariwisata.

g. Human Resources

            Kompetensi sumberdaya manusia pelayanan dan pembinaan kepariwisataan menjadi kunci penting pelaksanaan berbagai faktor pembentuk keunggulan kompetitif tersebut di atas. Berbagai faktor pembentuk keunggulan kompetitif tersebut menggambarkan kompleksitas pengembangan kepariwisataan yang bersifat multisektor dan multidisipliner bagi di tingkat pusat, provinsi maupun lokal. Namun demikian untuk melaksanakannya secara berhasil diperlukan 3 elemen penting yaitu a) Visi; b) Kepemimpinan (Leadership); dan c) Komitmen. Ketiga elemen ini harus pula ditunjukkan secara nyata dalam proses pengembangan, pengelolaan dan pemasaran kepariwisataan. Khususnya ditingkat pusat secara kongkrit, implementasi dari ketiga elemen tersebut di atas telah dibuktikan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.

3.4 Partisipasi Masyarakat Setempat

            Partisipasi masyarakat akan timbul, ketika alam/budaya itu memberikan manfaat langsung/tidak langsung bagi masyarakat. Agar bisa memberikan manfaat maka alam/ budaya itu harus dikelola dan dijaga. Begitulah hubungan timbal balik antara atraksi wisata-pengelolaanmanfaat yang diperoleh dari ekowisata dan partisipasi. Partisipasi masyarakat penting bagi suksesnya ekowisata di suatu daerah tujuan wisata. Hal ini bisa dimulai dari diri kita sendiri. Jangan terlalu berharap pemerintah akan melakukan semua hal karena kita juga memiliki peranan yang sama dalam melakukan pembangunan di daerah kita. Partisipasi dalam kegiatan pariwisata akan memberikan manfaat langsung bagi kita, baik untuk pelestarian alam dan ekonomi. Bila kita yang menjaga alam tetap lestari dan bersih, maka kita sendiri yang akan menikmati kelestarian alam tersebut, bila kita berperan dalam kegiatan pariwisata, maka kita juga yang akan mendapatkan manfaatnya secara ekonomi.

BAB IV

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki kawasan Indonesia menjadikan Indonesia memiliki banyak potensi untuk dikembangkan baik dalam sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, industri dan pariwisata. Selain kekayaan sumber daya alam yang melimpah, unsur keindahan alam, keunikan budaya, peninggalan sejarah, keanekaragaman flora dan fauna serta keramahan penduduk lokal menjadi nilai tambah bagi pengembangan sektor periwisata di Indonesia.

Sektor pariwisata pada saat ini merupakan penerimaan negara yang paling diandalkan setelah penerimaan negara sektor minyak bumi dan gas alam merosot. Sehubungan dengan hal ini upaya peningkatan pembangunan sektor pariwisata sangat diperlukan. Maka diperlukan berbagai pernanan koordinasi Lintas Sektor dalam mengembangkan kemitraan antara seluruh stakeholders pembangunan kepariwisataan melalui upaya koordinasi, sinkronisasi dan konsolidasi yang melibatkan lembaga swadaya masyarakat, asosiasi/usaha pariwisata,DPR/DPRD, maupun pemerintah.

5.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan beberapa hal kepada stakeholders :

1.      Untuk melaksanakan pembangunan bidang pariwisata harus melibatkan berbagai unsur masyarakat agar sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional.

2.      Dalam mengembangkan pariwisata maka dinas kepariwisataan lebih duluan menaruh perhatian dan melakukan pekerjaan secara nyata dalam membangun daerah kunjungan wisatawan.

3.      Dalam hal penerapan kebijakan bidang pariwisata maka dalam hal ini agar tidak melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan neopotisme dilikungan kepariwisata.

4.      Dan diatas semua hal itu diharapkan kepada seluruh stakeholders yang terlibat untuk menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsinya dan serta memiliki pola perilaku yang baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

Damanik, Janianton dan Weber, Helmut F. (2006), Perencanaan Ekowisata, Dari Teori ke Aplikasi. Pusat Studi Pariwisata UGM dan Penerbit Andi, Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2011 Tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.18/HM.001/MKP/2011 Tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata

Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.08/PW.001/MKP/200915-Feb-2012 11:21Tentang Unit Kliring Data Spasial Departemen Kebudayaan dan Pariwisata