Isu kenaikan harga BBM
menjadi sebuah momok ketakutan bagi masyarakat yang tidak mampu sebab kehidupan
yang serba terbatas maka menjadi lebih tertekan kehidupannya ketika harga BBM
naik. Isu kenaikan harga BBM sangat berdampak besar bagi harga kebutuhan pokok
(sembako) dimana harga kebutuhan sehari-hari sudah mencapai harga melambung
tinggi yang dapat kita jumpai pada pasar tradisional maupun pasar modern.
Pemerintah bisa saja berdalih tetang harga BBM yang katanya untuk menyelamatkan
defisit APBN namun disisi lain masyarakat sangat kesulitan untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya maupun keluarganya. Para politisi bisa berkata “yang
menikmati BBM subsidi adalah mereka yang hidup mewah, para elit” dimana pada
pengamatan kita orang-orang yang mampu ini adalah kebanyakan berasal dari kaum
usahawan sudah tentu ada kenaikan harga BBM maka para pungusaha ini tak
segan-segan menaikan harga barang yang dijualnya. Maka kembali lagi kepada
peerintahan yang kurang mensejahterakan rakyat tetapi lebih pada penekanan
tidak peduli sebut saya sejak digulingkan orde baru menuju pada era reformasi
maka dibentuklah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dengan tujuan agar
lebih peka menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat yang ada di daerah maupun dipedaman
sana. Tidak mengherankan bagi kita lagi sebagai warga negara yang menyaksikan
di acara televisi yang menyoroti berbagai tingkah para pejabat pusat hingga
pejabat daerah yang korupsi hampir seluruh lapisan bumi pertiwi. Maka sebagai
aparatur negara yang sudah disumpah saat menduduki jabatan handaknya tidak
melakukan tindakan KORUPSI sebab hal itu hany untuk memperkaya diri sendiri dan
keluarga tetapi dampaknya banyak masyarakat akan mati kelaparan yang seharusnya
merekalah diberdayakan untuk dapat bekerja.
Pilihan Energi Nasional tidak seharusnya menaikan harga
BBM tetapi sebagai Presiden Negara dan KPK pandanglah dibawah sana sebab banyak
raja-raja kecil didaerah yang memiliki rekening gendut yang seharusnya
merekalah yang perlu diperhatikan lebih karena tingkah para pejabat yang
aneh-aneh tapi nyata. Seakan Otonomi Daerah hanyalah sebagai alat para penguasa
untuk menguasai daerah tersebut dan menjadikannya sebagai istana kerajaan untuk
memperkaya diri. Proyek dan pembangunan infrastruktur di daerah hanyalah fiktif
belaka yang tak bisa dinikmati oleh masyarakat banyak. Seharusnya pemerintah
harus lebih dulu membangun ekonomi bangsa dan negara agar masyarakat dapat
memiliki ketrampilan dan kemampuan inovatif dan kreatif. Tetapi seharusnya ada
pembatasan BBM subsidi kepada masyarakat yang mampu sebab masih banyak rakyat
jelata yang hidup dibawah garis kemiskinan yang tidak punya apa-apa hanya
berharap kepada alam agar rezekinya melimpah dengan hasil pengelolaan lahan
yang ditanami tanaman. Tidak pernah tahu apa itu pemerintah dan negara “yang
penting hidup dan mati”.
