Sejak Berdirinya Universitas Darma Agung, (Medan, Sumatera Utara) telah sudah dibuka jurusan atau program studi Ilmu Pemerintahan
Dalam kurun waktu tersebut juga, animo masyarakat untuk kuliah dijurusan atau program studi Ilmu Pemerintahan seiring tahun terus meningkat, baik dari kalangan birokrat maupun umum. Ini seolah menunjukkan kecenderungan trend pada jurusan atau program studi Ilmu Pemerintahan, meskipun dari berbagai media massa kita di cekoki informasi degradasi moral dan etika dari implementasi sistem pemerintahan yang sedang berjalan.
Gambaran umum Ilmu Pemerintahan diidentikkan kedalam supra struktur Ilmu Politik yang mengkaji kekuasaan. Bahkan kajian terdahulu diantara keduanya yang membedakan dan menyamakan adalah objek keilmuannya. Keduanya sama mempuyai objek materia atau kajian umum, yaitu negara. Sedangkan pada objek forma atau kekhususan kajian Ilmu Politik membahas mengenai kekuasaan, dan Ilmu Pemerintahan membahas mengenai hubungan antar lembaga negara.
Hal ini adalah wajar, mengingat pada awalnya Ilmu Pemerintahan di Indonesia yang menginduk kepada kajian Ilmu Pemerintahan dari Belanda, mempunyai jalan yang berliku sebelum akhirnya diakui sebagai Ilmu Pemerintahan yang berdiri sendiri. Ilmu Pemerintahan berturut-turut pernah menjadi bagian dari ilmu ekonomi perusahaan, diajarkan dalam ekonomi kenegaraan, sebagai pengajaran khusus dalam kepamongprajaan untuk memenuhi pegawai yang bekerja di dinas umum kolonial Hindia Belanda.
Namun seiring dinamika sosial dan politik masyarakat, Ilmu Pemerintahan berhadapan dengan goncangan secara sosial dan ekologis yang terjadi dimasyarakat dunia maju dan berimbas kepada masyarakat didunia ketiga, sebelum akhirnya merekonstruksi diri menjadi Ilmu Pemerintahan dengan tujuan untuk dapat dimanfaatkan sebagai ilmu yang dapat menuntun kepada kemaslahatan bersama. Konsekuensi dari hal ini adalah, bahwa pendekatan yang digunakan Ilmu Pemerintahan menjadi berubah, begitu juga bangunan keilmuan serta objek materia dan objek formanya.
Goncangan sosial yang berupa perang ideologi berbalut perang kepentingan selama kurun waktu perang dingin tahun 1965, kemudian gelombang krisis ekonomi dan kejatuhan rezim otoriter dibeberapa belahan dunia termasuk Indonesia pada tahun 1998, merefleksikan bahwa Negara sebagai arena perebutan kekuasaan, tidaklah cukup terpuaskan segala kepentingan yang diwadahinya meskipun harus mengorbankan jutaan rakyat yang selama ini melayani dan menghamba kepada kekuasaan tanpa kenal kompromi. Seolah-olah Negara hanya tegak karena faktor kekuasaan semata.
Keadaan ini diperparah lagi ketika ternyata hampir separuh dari ekologi yang ditempati manusia termasuk tempat Negara berdiam memancangkan kekuasaannya, mengalami degradasi yang berdampak sistemik secara moral, sosial, budaya, ekonomi dan politik. Bencana alam karena faktor penempatan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang hanya berbasis kepentingan kekuasaan, mewabah, menguras energi untuk ditanggulangi, dan memakan waktu yang tak bisa diperkirakan, karena sebagian besar sumber daya alam penopang hidup eksistensi rakyat dan kekuasaan itu ada yang tidak bisa dipulihkan lagi seperti sediakala tingkat kerusakannya.
Maka dari itu, sebuah wacana untuk me-reinventing konsep kajian Ilmu Pemerintahan, yang terkenal dengan Kybernologi hadir. Secara umum, Kybernologi menggambarkan bahwa Negara adalah sebuah kapal, dan pemerintahan adalah ruang kemudi berikut nahkoda dan segenap awak kapal yang bertugas melayarkan kapal bermuatan rakyat sebagai penumpang sampai ketujuan dengan selamat, tak kurang suatu apapun. Selama dalam pelayaran hingga sampai ditujuan itu segala kebutuhan penumpang dan awak kapal terpenuhi, kepentingannya diwadahi dan disalurkan, aspek kenyamanan segenap penumpang dan awak kapal dipedulikan, segala kemungkinan jika terjadi sesuatu yang mengancam keselamatan penumpang dan awak kapal dijamin, terlindungi.
Inti yang perlu ditegaskan disini bahwa Ilmu Pemerintahan sebagai Kybernologi, merubah paradigma berpemerintahan sebagai government, memerintah untuk dituruti perintahnya, tetapi menjadi Governance, suatu usaha mengelola pemerintahan secara baik secara bersama-sama dengan interaksi antara subkultur kekuasaan sebagai pemegang kebijakan, subkultur ekonomi penyedia kebutuhan hidup masyarakat, dan subkultur sosial atau rakyat sebagai pelanggan dari kebijakan kekuasaan dan pengontrol kekuasaan. Semua itu demi mencapai tujuan kemakmuran, keadilan , kesejahteraan bersama, demi kelangsungan hidup manusia dan kemanusiaannya.
Dari sini dapat dilihat, bahwa pijakan Ilmu Pemerintahan telah bergeser dari Negara kepada Manusia dan Hak Asasi yang melekat kepadanya. Secara sadar bahwa sebenarnya materi dari negara adalah manusia yang merupakan ciptaan tuhan. Negara dan pemerintahan sendiri adalah wujud eksistensi tertinggi kemanusiaan untuk membangun kualitas manusia yang lebih baik dan beradab. Konstruksi secara Kybernologi ini menempatkan persinggungan antara negara sebagai ruang kekuasaan, diantaranya publik sebagai ruang kebijaksanaan, dan di bawah adalah rakyat sebagai ruang civil, mengedepankan negara untuk melaksanakan kewenangannya dalam pengelolaan pelayanan publik diruang publik dengan baik dan bermanfaat serta tepat guna agar rakyatnya merasa terpuaskan. Sementara sudah menjadi kewajiban bahwa negara harus menyediakan pelayanan civil yang baik bagi rakyatnya.
Dalam skema ini, terdapat ruang publik diantara ruang kekuasaan dan ruang civil sebagai ajang pergulatan pemenuhan kebutuhan eksistensial manusia dan penjaminan hak asasi manusia. Untuk itu, Ilmu Pemerintahan sebagai Kybernologi adalah akar dari pengelolaan ilmu-ilmu lainnya. Berlandaskan pada bangunan ilmu pengetahuannya yang terdiri dari ; konsep kebutuhan, bagaimana kebutuhan manusia dilihat dalam aspek jangka menengah dan jangka panjang, ; kemudian konsep pelayanan bagaimana melayani dan menjamin pemenuhan kebutuhan jangka menengah dan jangka panjang manusia tetapi sekaligus juga memberdayakan untuk mencegah dan menanggulangi dampak-dampak negatif yang sudah maupun akan timbul ; Konsep Governance sebagai konsep yang sering muncul dan diidentikkan, bagaimana interaksi antara tiga subkultur yaitu, kekuasaan, ekonomi, dan masyarakat berinteraksi saling melindungi dan memenuhi kebutuhan manusia dan kemanusiaannya,; Konsep Kinerja, lebih melihat bagaimana performa dari interaksi tiga subkultur tersebut yang dilakukan oleh aktor-aktor diantara tiga subkultur tersebut terutama aktor kekuasaan bekerja melayani melindungi dan memenuhi kebutuhan manusia dan kemanusiaannya, menyangkut kinerja Kybernologi memberikan keringanan, bahwa meskipun output dan outcome dari suatu tata kelola buruk sepanjang prosesnya dapat dipertanggung jawabkan, maka dapat dikategorikan sebagai Good Governance.
Bangunan ilmu pengetahuan yang berlandaskan pada konsep-konsep diatas, membawa konsekuensi kepada konsep metodologi Ilmu Pemerintahan sebagai Kybernologi yang sangat metadisiplin, oleh karena itu disebut sebagai akar dari ilmu-ilmu lainnya. Metodologi yang metadisiplin ini akhirnya menguak bahwa objek materia Ilmu Pemerintahan adalah bukan negara tetapi masyarakat, sedangkan objek formanya adalah hubungan pemerintahan dengan pelanggan yang dapat dilihat dari adanya interaksi diantara ketiga subkultur.
Disini jelaslah sudah bahwa sebagai Kybernologi Ilmu pemerintahan tidak berbicara bagaimana seharusnya dan siapa yang salah atau benar, sebagaimana peminat ilmu hukum pemerintahan mengklaim adanya kesamaan antara Ilmu Pemerintahan dengan bidang keilmuannya. Kedalam konteks ilmu-ilmu sosial, Ilmu Pemerintahan sebagai Kybernologi berusaha mengumpulkan pola-pola fenomena pergulatan tiga subkultur diruang publik, untuk memetakannya dan mencari solusi pemecahannya demi kemaslahatan bersama, tanpa terkungkung pada satu sudut pandang pemikiran, plus hanya hitam putihnya saja. Sebab itu juga, buah dari bangunan ilmu pengetahuan Ilmu Pemerintahan sebagai Kybernologi diserahkan kepada siapapun yang ingin memetiknya, untuk dijadikan apa, dan digunakan, dikupas dengan cara bagaimana, sepanjang tidak bertentangan dengan Ontology-nya yaitu kualitas kemanusiaan dan hubungan pemerintahan dimana negara adalah puncak dari perkembangan kemanusiaan untuk membentuk hubungan pemerintahan. Nilai-nilai apa yang dapat dipetik dari Ilmu Pemerintahan sebagai Kybernologi, adalah manisnya menggunakan etika dan moral untuk mengelola sebuah negara, dan selebihnya tergantung kepada kebijaksanaan masing-masing yang telah dibekali sudut pandang luas.
Demikian, dengan adanya pemaparan Ilmu Pemerintahan sebagai Kybernologi dalam surat terbuka yang saya sengaja ini, setidaknya seluruh pengelola jurusan atau program studi Ilmu Pemerintahan yang ada di Jambi, dapat menjadikan pertimbangan untuk lebih fokus dan konsekuen mengurus jurusan atau program studi Ilmu Pemerintahan sesuai dengan hakikat asli dari Ilmu Pemerintahannya, tanpa harus direcoki oleh bidang ilmu lain yang mengklaim kesamaan padahal nyatanya tidaklah sama sekalipun. Sekaligus juga mengingatkan bahwa peluang Ilmu Pemerintahan terbuka tidak hanya untuk kekuasaan melalui frame Government, tetapi juga pengelolaan bidang-bidang lainnya sesuai dengan perkembangan jaman dan dinamika masyarakat melalui frame governance
